Komunitas @C3ReachNorthKuta Kobarkan Semangat Kebersamaan dan Nasionalisme
BALI BALI — Komunitas @C3ReachNorthKuta kembali menunjukkan eksistensinya melalui k…
Antrean darurat BBM Bali: Tinjauan Hukum dan Hak Konsumen
balilegalcare.com Hukum – Antrean panjang kendaraan bermotor yang sempat mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Bali beberapa waktu lalu membuka tabir persoalan yang lebih dalam dari sekadar hambatan teknis distribusi. Di balik kepanikan warga memburu pasokan bensin, terselip dimensi hukum publik yang krusial: sejauh mana kekuasaan negara hadir dalam mengawal kepastian akses energi yang menjadi denyut nadi mobilitas pulau ini? Secara tatanan hukum tertinggi, pemenuhan kebutuhan energi bersumber langsung dari amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Norma konstitusional tersebut menetapkan kekayaan alam nasional—termasuk cadangan minyak dan gas bumi—berada di bawah penguasaan negara demi memprioritaskan kemaslahatan publik secara optimal. Hubungan kekuasaan ini membebankan mandat yuridis yang mengikat: aparatur negara wajib memastikan kekayaan alam tersebut terdistribusi adil, stabil, dan tidak menimbulkan kelumpuhan aktivitas vital warga negara...
